Land of Papua is Military Emergency After the UN General Assembly Debated 2017

Photo of West Papua Situation (image of Preeport Gold Mine employees Protested on August 2017)

ENGLISH

Land of Papua is Military Emergency After the UN General Assembly Debated 2017

By Uman Yogoby, West Papua Independence Activist

Usman Yogoby a Papuan Human Rights Defender Activist from Port Numbay, West Papua reported that the situation in West Papua is very urgent, following the support by Leaders of States joining the ACP at the United Nations General Assembly Debated in New York, USA  started on September 19^th 2017.

The support of the more specific ACP States by the Pacific Coalition For West Papua and the Caribbean in the UN General Assembly Debated Session was started on September 19^th to 25^th 2017, then the impact is great and there will be martial law by the Indonesian Security Forcees.

According to Usman Yogoby that this martial law operation will happen anytime, anywhere at any second or an every time its 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours in each day.

According to him, the operation of the Indonesian Security Forces against the Papuans directly and indirectly will happen, therefore the international intervention can be done immediately.

This is reported, because of concerns about what Indigenous Papuans will face in the entire territory of  West Papua Lands.

Seeing this condition, Papuan human rights activists from Port Numbay, West Papua, ask  to West Papua diplomats around the world to put the agenda of humanitarian intervention first, because if we do not put forward international intervention on humanity then the people of Papua will be massacred by the Indonesian Security Forces.

The intervention of humanity by the international community is very important and must be done immediately to save the Melanesians people of West Papua, because Indonesian military equipment is ready to commit against Terror, Intimidation & kill the people of Papua and need to know that non-Papuans in the archipelago will be facilitated weapons by the Indonesian intelegen to take brutal actions against  Indigenous people of West Papua.

We report and urge to international community to call for humanitarian intervention in West Papua, because Indonesian has succeeded in establishing a Red and white militias that is pro-unitary of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

And activist plight is also because the situation of Papua will happen like East Timor in 1998 & 1999, where Indonesian will do brutal actions against Melanesian people of West Papua.

In view of this situation, we Papuan human rights activists appealed to the International Community to urge the United Nations to take immediate intervention to save the Melanesian people of West Papua.

Usman Yogoby also reported that all Organizational Leaders as well as all activists of Papua Independence are not secure, where the steps of all activists can be monitored by the Indonesian intelligence faithfully moment.

This report has been sent to Mr. Sebby Sambom  a (West Papuans Human Rights Defender) by Mr. Usman Yogoby via imbox from his FB Account on Friday September 29^th 2017 at 22:52 pm.

The situation and plight report by West Papua Independence Activist is very important to be noticed by all parties, who care about humanity to save the Melanesians people of West Papua.

Translated, Edited & Published by,
Sebby Sambom
West Papuans Human Rights Defender
(Former West Papuan Political Prisoner)

 -------------------------------------------------

Indonesian Malay

Tanah Papua Darurat Militer Setelah Sidang Umum PBB 2017

Oleh Uman Yogoby, Aktivis Independence Papua Barat

Usman Yogoby Aktivis Pembelah Hak Asasi Manusia Papua dari Port Numbay, West Papua melaporkan bahwa situasi di tanah Papua Barat sangat darurat, setelah dukungan Pemimpin Negara-Negara yang bergabung dalan ACP di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat dari sejak 19 september 2017.  

Dukungan dari Negara–Negara ACP yang lebih khusus oleh Koalisi Pasifik Untuk Papua Barat dan Karibia dalam siding Majelis Umum PBB dari tanggal 19-25 September 2017 yang lalu, maka dampaknya besar dan akan terjadi darurat militer oleh Aparat Keamanan Indonesia. 

Menurut Usman Yogoby bahwa operat darurat militer ini akan terjadi kapan saja, dimana saja pada setiap detik atau setiap waktu yaitu 15 menit, 30 menit , 1 jam, 2 jam dalam setiap hari. 

Menurutnya, Operasi Aparat Keamanan Indonesia terhadap orang Asli Papua secara langsung dan tidak langsung akan terjadi, oleh karena itu mohon intervensi Internasional dapat segera dilakukan. 

Hal ini dilaporkan, karena kekwatiran atas apa yang akan dihadapi oleh Orang Asli Papua di seluruh wilayah Tanah Papua Barat. 

Melihat kondisi ini, para aktivis HAM Papua dari Port Numbay, West Papua mohon kepada Diplomat-Diplomat West Papua di seluruh dunia agar dahulukan agenda intervensi kemanusiaan terlebih dahulu, sebab jika kita tidak dahulukan intervensi internasional atas kemanusiaan maka rakyat Papua akan dibantai oleh Aparat Keamanan Indonesia. 

Hal intervensi Kemanusiaan oleh Masyarakat Internasional sangat penting dan segera harus dilakukan demi selamatkan Orang Melanesia di West Papua, karena peralatan militer indonesia sangat siap untuk melakukan Teror, Intimidasi & membunuh  rakyat Papua dan perlu ketahui bahwa masyarakat non Papua dalam wadah Nusantara akan di fasilitasi  persenjataan untuk lakukan tindakan brutal terhadap orang Asli Papua. 

Kami laporkan dan mendesak masyarakat Internasional untuk menyerukan Intervensi kemanusiaan di Papua Barat, karena Indonesia telah berhasil mendirikan Milisi Barisan Merah Putih yang pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dan kekwatiran aktivis juga karena situasi Papua akan terjadi seperti Timor-Timor tahun 1998 & 1999, dimana Indonesia akan lakukan tindakan brutal terhadap orang Melanesia di Papua Barat. 

Dengan melihat situasi ini, maka kami aktivis HAM Papua memohon kepada Masyarakat Internasional agar mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa segera lakukan tindakan intervensi yang sangat mendesak untuk selamatkan rakyat Melanesia di Papua Barat. 

Usman Yogoby juga melaporkan bahwa semua Pemimpin Organisasi dan juga semua ackivis Independence Papua tidak aman, dimana langkah-langkah semua aktivis dapat dipantau oleh Intelejen Indonesia setia saat.  

Laporan ini telah dikirim kepada Tuan Sebby Sambom (West Papuans Human Rights Defender), oleh Tuan Usman Yogoby melalui imbox dari Akun FB nya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 pukul 22:52 malam. 

Laporan situasi dan kekwatiran oleh Aktivis Independence Papua Barat ini sangat penting untuk dapat diperhatikan oleh semua pihak, yang peduli akan kemanusiaan demi selamatkan rakyat Melanesia di Papua Barat. 

Translated, Edited & Published by,

Sebby Sambom

West Papuans Human Rights Defender

(Former West Papuan Political Prisoner)

 -------------------------------------------------